Header Ads

Beredar Surat Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Fahri Hamzah dikabarkan dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera. Kabar itu mencuat setelah sebuah surat yang berisi pemecatan Wakil Ketua DPR itu beredar di kalangan awak media, Minggu (3/4/2016).

Adapun surat yang beredar tidak utuh, hanya berisi tiga poin dari 13 poin pertimbangan yang menjadi dasar keputusan.

Pada poin 13 tertulis, "Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor B-36/K/DPP-PKS/1437 tanggal 2 Maret 2016 yang melaporkan ke Kemenkumham perihal Perbaikan Susunan Anggota Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) dan yang telah diterima oleh Kemenkumham tanggal 10 Maret 2016".

Sementara itu, dalam putusannya dinyatakan, "Maka Majelis Tahkim berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari perbuatan yang tidak adil pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas memutuskan: Menerima rekomendasi BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera."

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera mengaku belum mengetahui kabar pemecatan tersebut. "Saya masih di KL (Kuala Lumpur), jadi belum dapat update," kata Mardani dalam pesan singkat.

Sementara itu, Fahri Hamzah ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan surat tersebut enggan berkomentar banyak. "Siap bos, silakan telusuri aja dari siapa," kata dia.

Sohibul Iman Benarkan Ada Putusan Mahkamah Partai Terkait Fahri Hamzah
JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PKS, Fahri Hamzah, dikabarkan dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu.

Terkait kabar tersebut, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan adanya putusan Majelis Tahkim (MT) terhadap Fahri Hamzah.

Namun, Sohibul enggan mengungkapkan apakah putusan itu terkait pemecatan Fahri tersebut benar atau tidak.

"Kami belum memublikasi keputusan tersebut. Kami berpegang pada taat asas. Sebelum dipublikasikan keluar, kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan," kata Sohibul dalam pesan singkat, Minggu (3/4/2016).

Saat dikonfirmasi mengenai keaslian surat yang beredar di kalangan awak media, Sohibul juga enggan membongkarnya.

"Saya tidak tahu keaslian surat yang beredar tersebut. Jadi, saya tidak bisa mengomentari surat tersebut," kata dia.

Sementara itu, Sohibul menekankan, sebagai Presiden PKS, dirinya berwenang menyampaikan putusan Majelis Tahkim kepada Fahri dalam bentuk Surat Keputusan DPP PKS. Ia mengaku telah menandatangani SK DPP tersebut pada 1 April 2016.

"Tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya. Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu, saya belum bisa memberi tahu isi SK DPP dan keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan," kata dia

No comments:

Powered by Blogger.