Header Ads

Oposisi Suriah Meminta AS Menolak Keterlibatan Assad Dalam Pemerintahan Transisi



PARIS, KOMPAS.com – Tokoh oposisi Suriah, Minggu (3/4/2016), mengeritik sikap ambiguitas Amerika Serikat atas masa depan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ia juga mendesak Washington untuk memastikan Assad takkan dilibatkan dalam pemerintahan transisi.

“Kami merasakan ambiguitas sikap Amerika yang sangat merusak bagi kami,” kata Bassma Kodmani, salah satu anggota oposisi utama Komite Negosiasi Tinggi (HNC) Suriah yang menghadiri perundingan damai pada Maret lalu di Geneva, Swiss.

Komite telah menolak permintaan Assad yang menginginkan pelibatan rezimnya di dalam pemerintahan transisi.  Oposisi tak menghendaki Assad terlibat, kecuali harus disingkirkan.

Gedung Putih pekan lalu mengindikasikan Assad seharusnya untuk tidak terlibat di dalam pemerintahan persatuan transisional. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest  menyuarakan, keikutsertaan Assad dinilai “tidak pantas” menurut Washington.

Kodmani melibat AS ambigu karena beberapa waktu lalu, AS dan Rusia telah melakukan sebuah diskusi tingkat tinggi dalam upaya memperkuat dan mendorong gencatan senjata yang rapuh di Suriah. Komite ingin mengonfirmasi sikap AS.

“Kami tidak tahu apa yang sedang dibahas AS dengan Rusia” – sekutu  utama Assad itu, kata Kodmani .

“Kami sedang menunggu konfirmasi bahwa AS tetap bertahan pada posisinya untuk menolak merehabilitasi Assad,” katanya kepada media Perancis.

Kodmani menekankan “penyingkiran Assad harus dinegosiasikan. Akhir rezim harus dikendalikan, bukan kacau, operasi transisi.”

Anggota senior HNC Suriah itu memperingatkan, jika Moskwa “terus berpikir Assad harus terus memerintah maka kita tidak akan menghasilkan solusi atas Suriah. Dia tidak bisa tetap berkuasa”.

“Posisi oposisi jelas – negosiasi akan terjadi ketika Assad masih berkuasa, tapi transisi tidak dapat terjadi jika dia dilibatkan," kata Kodmani.

Utusan khusus PBB Staffan de Mistura ingin pembicaraan damai babak baru mulai lagi pekan depan di Geneva. Upaya  untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan lebih dari 270.000 orang harus terus berjalan meski ada banyak tantangan.

Mistura berharap, pemerintahan transisi dapat dibentuk dalam enam bulan kedepan. Jika sudah terbentuk, pemerintah transisi juga diharapkan bisa menyusun konstitusi baru menjelang pemilihan presiden dalam waktu 18 bulan ke depan.

#Topik Populer Luar Negeri Hari Ini

No comments:

Powered by Blogger.