Header Ads

Sering Kritik Ahok, Taufiequrachman Ruki Bergabung dengan PPP

 

PopTopik.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengungkapkan alasannya akhirnya mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di partai berlambang ka'bah itu, Ruki mendapatkan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Partai PPP.

"Sejak awal sebagai seorang Islam, saya melihat kepentingannya untuk mendukung sebuah partai islam yang nasionalis," kata Ruki di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Dia mengungkapkan awal mulanya bergabung dengan PPP adalah saat Dewan Formatur PPP meminta bantuan Ruki sebagai salah satu tokoh senior untuk membantu partai itu.

Namun, Ruki mulanya enggan masuk dalam kepengurusan partai. Formatur PPP pun menjelaskan posisi yang akan dipercayakan kepada Ruki.

"Oke. Ada jabatan yang pas untuk pak Taufik adalah Mahkamah partai yang dulu dijabat oleh pak Andi Galib," ucap Ruki menirukan Dewan Formatur.

Menurut Ruki, tugasnya adalah menyakinkan bahwa anggota PPP mentaati azas, aturan, dan hukum. Jika ada pelanggaran anggota partai, mereka akan berurusan dengan Mahkamah Partai.

Setelah penjelasan itu, Ruki pun menyanggupi tawaran dari PPP dan memutuskan untuk bergabung.

Taufiequrachman Ruki Jadi Ketua Mahkamah PPP
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki turut masuk dalam struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Islah di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016 lalu.

Meski baru masuk, Ruki langsung mendapatkan jabatan yang strategis.

"Pak Ruki jadi Ketua Mahkamah Partai," kata anggota Majelis Tinggi PPP, Hasrul Azwar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Hasrul mengatakan, Formatur PPP-lah yang menawarkan jabatan tersebut kepada Ruki saat penyusunan kepengurusan beberapa waktu lalu. Ruki pun menyetujui ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah PPP.

"Pak Ruki orangnya kan bagus, makanya kita tawarkan ke dia," kata Hasrul.

Selain Ruki, menurut Hasrul, ada juga sejumlah nama baru lain yang berasal dari pensiunan TNI dan Polri. Petinggi kubu Djan Faridz juga, lanjut dia, sudah diakomodasi dalam kepengurusan.

Siang ini, Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan SK pengesahan bagi kepengurusan PPP hasil Muktamar Islah itu. (kompas)

No comments:

Powered by Blogger.