Header Ads

Kontras : Pernyataan Presiden Terkait Penegakan Hukum Terhadap Komunisme Bisa Memicu Konflik


Pernyataan Presiden Terkait Penanganan Atribut PKI Bisa Memicu Konflik
PopTopik.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme.

Menurut Haris, pernyataan ini bisa dijadikan alat pembenar bagi siapa pun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan.

"Atas nama komunisme, seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri," ujar Haris melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (12/5/2016).

Lebih lanjut, Haris menuturkan bahwa maraknya operasi anti-komunisme atau anti-PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Operasi ini, kata dia, terjadi akibat kegamangan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Menurut Haris, tujuan dari operasi yang marak pada bulan Mei ini adalah untuk menolak rencana pengungkapan kejahatan politik Orde Baru yang militeristis, terutama pasca-menguatnya upaya identifikasi kuburan massal.

Yang kedua, tujuan dari langkah ini adalah membungkam gerakan kelompok kritis di kalangan masyarakat yang makin menguat untuk membongkar berbagai kejahatan negara, baik pada masa lalu maupun yang kini sedang terjadi, seperti menuduh upaya advokasi tolak reklamasi sebagai komunis, dan teror terhadap penerbit buku di Yogyakarta.

Semua operasi ini, tutur Haris, adalah bentuk ketakutan dari mereka yang diuntungkan oleh praktik korupsi dan militeristis Orde Baru.

"Kepentingan mereka sedang terganggu oleh kemajuan dan perubahan zaman. Presiden harus hentikan operasi-operasi seperti ini. Jika tidak, maka ke depan kita masih akan disuguhi drama anti-komunisme," kata dia.

Istana Buka Suara soal Awal Mula Maraknya Penyitaan Atribut PKI
Sebelumnya ada berita penindakan atas hal-hal berbau komunisme, beberapa waktu terakhir, bukan tanpa sebab. Hal itu berawal dari aduan sejumlah tokoh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Awalnya itu, Presiden banyak mendengar dari tokoh masyarakat, tokoh agama khawatir bahwa PKI itu akan bangkit kembali," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Istana, Kamis (12/5/2016).

Presiden pun memerintahkan pimpinan aparat penegak hukum, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menindaklanjuti informasi itu.

Setelah pengerahan personel, benar saja, simbol-simbol komunis telah ditemukan di sejumlah daerah.

Oleh sebab itu, Presiden meminta aparat menyelesaikan persoalan itu melalui pendekatan penegakan hukum. Indonesia masih memiliki dua hukum positif yang mengatur soal itu.

Pertama, Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1966. Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah peredaran simbol-simbol komunis itu berarti Partai Komunis Indonesia benar-benar bangkit di Indonesia.

"Ya hasil penyelidikan akan menunjukkan. Kami kan sekarang masih menyelidiki," ujar dia.

Presiden Minta Aparat Tidak Kebablasan Tindak Simbol PKI
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat juga memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat soal penindakan hal-hal berbau komunisme.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, instruksi Presiden itu menyusul banyaknya masukan dari bermacam pihak tentang penindakan hal-hal berbau komunis oleh aparat, baik Polri maupun TNI.

"Beberapa waktu lalu ada masukan kepada Presiden seolah-olah apa yang dilakukan aparat di tingkat bawah dianggap kebablasan," ujar Johan di Istana, Kamis (12/5/2016).

Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI harus tetap menghormati kebebasan berpendapat seperti yang disampaikan di dalam Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 dalam aksi penertibannya.

Ketetapan MPR tersebut adalah tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai 2002. Dalam Pasal 2 ayat (1) tertulis bahwa PKI adalah organisasi terlarang di Indonesia.

Di dalam pasal dan ayat yang sama juga tertulis, "ke depan (pelaksanaan TAP MPR) diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum prinsip demokrasi dan hak asasi manusia."

Meski demikian, Johan enggan menyebut detail penindakan aparat yang dianggap kebablasan.

"Saya tidak mau mengomentari detail. Namun, direction Presiden clear menurut saya bahwa aparat dalam rangka menertibkan dugaan PKI jangan kebablasan sehingga kebebasan berpendapat untuk menyampaikan ide-ide jangan sampai diberangus juga," ujar dia. (kompas)

No comments:

Powered by Blogger.