Header Ads

Pengamat Politik Emrus Sihombing Usul Presiden Beri Kursi Menteri ke GNPF-MUI


Emrus Sihombing seorang engamat komunikasi politik nasional berpendapat sudah seharusnya presiden merangkul dan berdialog dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Karena menurut beliau, selama ini GNPF MUI selalu menjadi pihak yang keras mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan ia menyebut, tidak adalah salahnya presiden memberikan tanggungjawab kepada GNPF-MUI untuk ikut membangun bangsa dengan memberikan posisi di pemerintah.

Pernyataan Emrus ini menanggapi dialog yang dilakukan Jokowi dan tokoh GNPF-MUI di Istana Merdeka pada hari pertama Lebaran 1438 H, Minggu (25/6/2017).

"Kadang-kadang aku memiliki pikiran yang out of box ya. Karena politik adalah persoalan kekuasaan, tidak salah juga Bapak Presiden memberikan kepercayaan kepada mereka yang mengkritisasi dia. Diberikan suatu kepercayaan diberikan suatu jabatan tertentu setingkat menteri atau mungkin menteri," kata Emrus kepada Netralnews.com, Rabu (28/6/2017).

"Sehingga dengan demikian presiden dapat melakukan dialog-dialog secara langsung rutin kedepan untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan katakanlah jabatan yang diberikan kepada mereka setingkat menteri," sambungnya.

Presiden Jokowi, ditambahkan Emrus, dapat menempatkan kubu-kubu yang berseberangan seperti GNPF-MUI itu pada jabatan setara menteri yang tugasnya menjalin komunikasi.

"Ini pandangan saya ya berikan jabatan setingkat menteri ataupun menteri yang tugasnya adalah menjalin komunikasi silaturahmi indonesia dan kebangsaan keindonesiaan dengan demikian ada ruang-ruang dialog," tandasnya.

Direktur Emrus Corner ini juga berpendapat, biasanya pihak oposisi yang kerap mengkritisasi, memiliki pendapat atau pandangan yang lebih objektif, dibanding orang-orang yang selalu mendukung presiden.

"Sebenarnya terus terang yang mengkritisasi kita yang berseberangan dengan kita justru bisa memberikan ide atau pandangan yang objektif," tandasnya.

Sehingga dengan diberikannya jabatan atau posisi, maka akan menjadi penyeimbang yang sangat bermanfaat bagi roda pemerintahan Jokowi.

"Kalau hanya presiden bertemu dengan orang yang mendukung dia, akan cenderung biasanya yang mendukung itu, hanya memberikan suatu bagaimana supaya presiden mendapat laporan yang positif-positif saja, kan gitu," tutup Emrus. (netral)

No comments:

Powered by Blogger.